Tugas Pend. Kw. 03

“ Wawasan Nusantara Indonesia… “
Jacklins Ernawati / 321 08 333

Wawasan Nusantara
Pengertian Wawasan Nusantara adalah Suatu pandangan masyarakat ataupun suatu bangsa tentang Suatu Negara, keadaan dan linkungan suatu Wilayah Negara atau Wilayah tersebut bias meliputi apapun. Seperti : Budaya, Politik, Adat Istiadat, Agama, Ekonomi, dan lainnya.

Latar Belakang Wawasan Nusantara
Proses Gagasan Wawasan Nusantara

1. Deklarasi Djuanda ( 13 desember 1957 )

“ untuk menjamin keutuhan,kesatuan bangsa,intergritas wilayah negara dan kesatuan ekonmi nasional, maka ditarik garis pangkal lurus dari titik terluar,pulau terluar wilayah INA “
Jalur laut / laut territorial INA adalah 12 mil laut dari garis pangkal lurus.
Hak lalu lintas kapal asing di perairan INA , dijamin selama tidak membahayakan dan merugikan NKRI.
RI berdaulat atas perairan sebelah dalam dari garis batas luar laut territorial termasuk dasar laut diatasnya.
a. Ordonantie 1939
• Mempersatukan wilayah secara terpisah
• Azas pulau demi pulau
• Lebar / luas wilayah 3 mil
b. Deklarasi Djuanda 1939
• Mempersatukan wilayah secara keseluruhan
• Azas pont to point theory
• Lebar / Luas wilayah 12 mil
2. Konsep politik dan ketatanegaraan ( 17 febuari 1969 )
Isinya :
a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen INA, adalah milik eksklusif Negara.
b. Pemerintahan INA bersedia menyelesaikan soal garis batas LK dengan negara tetangga melalusi perundingan.
c. Jika tidak ada perjanjian maka batas LK INA adalah suatu garis yang ditarik ditengah – tengah antara pulau – pulau terluar INA dengan titik terluar wilayah negara tetangga.
d. Claim diatas tidak mempengaruhi sifat serta status pada perairan diatas LK INA maupun ruangannya.
3. ZEE Indonesia ( 21 Maret 1980 )
Mengatur tentang :
a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan exploitasi, pengolahan, pelestarian SDA Hayati dan non HAYATI.
b. Hak yuridis yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan , instalasi, penelitian ilmiah mengenai laut,pelestarian lingkungan.

Latar belakang :
• Terbatasnya persediaan ikan
• Pembangunan nasional
• ZEE sbg rezim hokum internasional
4. HLI mulai diberlakukan ( 17 – 11 – 1994 )
Merupakan hasil dari konferensi hokum laut 3 PBB,berlaku di 60 negara meratifikasi.160 negara menghadiri HLI dan membutuhkan waktu 2 dasawarsa.

Letak Geografis Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesiamemiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2 Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas: Utara – Negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Selatan – Negara Australia, Samudera Hindia. Barat – Samudera Hindia. Timur – Negara Papua Nugini, Timor Leste, Samudera Pasifik. Posisi geografis Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis yang berbeda pengertian dan pandangannya.letak AstronomisLetak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan Kutub Utara dan Kutub Selatan. letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6oLU – 11oLS dan 95oBT – 141oBT Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia dilalui oleh garis equator, yaitu garis khayal pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besarnya. Garis equator atau garis khatulistiwa terletak pada garis lintang 0o.letak geografisLetak geografis adalah letaksuatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian.letak GeologisLetak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Secara geologis wilayah Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Adanya dua jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadinya gempa bumi.

Politik dan Pemerintahan Indonesia
Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai oleh Taufik Kiemas. DPR saat ini diketuai oleh Marzuki Alie, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Irman Gusman.
Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).
Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.
Provinsi di Indonesia dan Ibukotanya
Sumatera
• Aceh – Banda Aceh
• Sumatera Utara – Medan
• Sumatera Barat – Padang
• Riau – Pekanbaru
• Kepulauan Riau – Tanjung Pinang
• Jambi – Jambi
• Sumatera Selatan – Palembang
• Kepulauan Bangka Belitung – Pangkal Pinang
• Bengkulu – Bengkulu
• Lampung – Bandar Lampung
Jawa
• Daerah Khusus Ibukota Jakarta – Jakarta
• Banten – Serang
• Jawa Barat – Bandung
• Jawa Tengah – Semarang
• Daerah Istimewa Yogyakarta – Yogyakarta
• Jawa Timur – Surabaya
Kepulauan Sunda Kecil
• Bali – Denpasar
• Nusa Tenggara Barat – Mataram
• Nusa Tenggara Timur – Kupang
Kalimantan
• Kalimantan Barat – Pontianak
• Kalimantan Tengah – Palangkaraya
• Kalimantan Selatan – Banjarmasin
• Kalimantan Timur – Samarinda
Sulawesi
• Sulawesi Utara – Manado
• Gorontalo – Gorontalo
• Sulawesi Tengah – Palu
• Sulawesi Barat – Mamuju
• Sulawesi Selatan – Makassar
• Sulawesi Tenggara – Kendari
Maluku
• Maluku – Ambon
• Maluku Utara – Ternate
Papua
• Papua Barat – Manokwari
• Papua – Jayapura
Sumber Daya Alam Indonesia
Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km.
Seni Musik Indonesia
• Angklung
• Bende
• Calung
• Dermenan
• Gamelan
• Gandang Tabuik
• Gendang Bali
• Gondang Batak
• Gong Kemada
• Gong Lambus
• Jidor
• Kecapi Suling
• Kulcapi Batak
• Kendang Jawa
• Kenong
• Kulintang
• Rebab
• Rebana
• Saluang
• Saron
• Sasando
• Serunai
• Seurune Kale
• Suling Lembang
• Sulim Batak
• Suling Sunda
• Talempong
• Tanggetong
• Tifa, dan sebagainya

Rumah Adat Indonesia
• Aceh Banda Aceh Rumoh aceh
• Sumatera Utara Medan Rumah balai batak toba
• Sumatera Barat Padang Rumah gadang
• Riau Pekanbaru Rumah melayu selaso jatuh kembar
• Jambi Jambi Rumah panggung
• Sumatera Selatan Palembang Rumah lima
• Bengkulu Bengkulu Rumah bubungan lima
• Lampung Bandar Lampung Nuwo sesat
• Jakarta Jakarta Rumah kebaya
• Yogyakarta Yogyakarta Rumah joglo
• Jawa Barat Bandung Kesepuhan
• Jawa Tengah Semarang Rumah joglo
• Jawa Timur Surabaya Rumah joglo
• Bali Denpasar Gapura candi bentar
• Nusa Tenggara Timur Kupang Sao ata mosa lakitana
• Nusa Tenggara Barat Mataram Dalam loka samawa
• Kalimantan Barat Pontianak Rumah panjang
• Kalimantan Tengah Palangka Raya Rumah betang
• Kalimantan Selatan Banjarmasin Rumah banjar
• Kalimantan Timur Samarinda Rumah lamin
• Sulawesi Utara Manado Rumah bolaang mongondow
• Sulawesi Tengah Palu Souraja / Rumah besar
• Sulawesi Selatan Makassar Tongkonan
• Sulawesi Tenggara Kendari Laikas
• Maluku Ambon Baileo
• Papua Jayapura Rumah honai

Sumber :

http://jawaban.prophpbb.com/topic38.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Sejarah

http://agussetyonugroho.blogspot.com/2010/03/wawasan-nusantara.html

http://74.125.153.132/search?q=cache%3AN83kgoFMtpUJ%3Awww.edu2000.org%2Fportal%2Findex2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D298+Letak+geografis+Indonesia&hl=id&gl=id

http://organisasi.org/daftar-nama-rumah-adat-daerah-di-indonesia-dan-asal-provinsi-ibu-kota

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s